Protes Massal di Pati atas Kenaikan Pajak Properti 250%

 

Berikut pembaruan komprehensif mengenai demo besar-besaran di Pati terkait kenaikan pajak properti (PBB-P2) sebesar 250%, yang menjadi sorotan nasional:

• The Australian

---

Fakta Utama

1. Pelataran Masalah

• Bupati Pati, Sudewo (Gerindra), pada Mei 2025 mengumumkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%, karena tarif terakhir baru diperbarui pada 2011 

• Warga terdampak merasa kenaikannya memberatkan: dari Rp 179 ribu menjadi Rp 1,3 juta—meski kemudian diturunkan sementara menjadi sekitar Rp 600 ribu 

• Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyatakan kenaikan >50% adalah melampaui standar kewajaran dan sebaiknya digulirkan secara bertahap 

2. Demonstrasi & Eskalasi Situasi

• Demonstrasi besar berlangsung pada 13 Agustus 2025. Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut pembatalan kebijakan, hingga mundurnya Bupati Sudewo 

• Sebanyak 85.000‒100.000 orang memadati Alun-Alun dan Pendopo Pati—ini menjadi aksi paling besar sepanjang sejarah lokal

• Unjuk rasa sempat memanas: bentrokan terjadi antara massa dan aparat, termasuk penggunaan gas air mata, air cannon, dan pembakaran kendaraan polisi 

3. Kebijakan Dibatalakan dan Respons Politik

• Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan pajak dan menyatakan akan mengembalikan besaran tarif ke tahun 2024 serta mengganti kelebihan pembayaran warga 

• Namun, warga tetap bergerak protes karena isu ini menjadi simbol kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap arogan

• DPRD Pati memicu proses “hak angket” (penyelidikan) terhadap Bupati Sudewo atas dugaan pelanggaran janji dan kebijakan publik 

4. Pemerintah Pusat dan Reperkusinya

• Kepada media, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kenaikan PBB 250% adalah kebijakan daerah dan tidak terkait kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat 

• Analisis dari The Jakarta Post menyebut insiden ini mencerminkan ketergantungan fiskal daerah pada transfer pusat, dan kelemahan dalam penerimaan pajak daerah yang mengancam otonomi daerah sejati 

---